Timika - Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, secara resmi mengajukan penambahan kuota beasiswa afirmasi untuk putra dan putri asli Papua kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Jakarta. Usulan ini disampaikan pada Kamis, 30 April 2026, ketika pimpinan dinas menghadapi aksi unjuk rasa dari kelompok Solidaritas Pelajar Timika.
Penambahan Kuota Berbasis Data Lulusan
Kepala Dinas Pendidikan Mimika menjelaskan bahwa usulan penambahan dari 100 menjadi 275 peserta didasarkan pada data konkret. Dari lulusan tahun ajaran 2025/2026 yang mencapai 3.366 siswa, sebanyak 1.368 diantaranya merupakan Orang Asli Papua (OAP).
Data lebih lanjut menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 94 siswa OAP tercatat berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Angka ini menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan alokasi beasiswa afirmasi yang dirancang khusus mendukung akses pendidikan bagi masyarakat asli Papua.
Transparansi dan Pemerataan Akses Menjadi Sorotan
Aksi unjuk rasa yang mendorong penambahan kuota ini juga menyoroti isu transparansi dalam distribusi beasiswa. Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika se-Jawa Bali menyampaikan bahwa data penerima beasiswa dari pemerintah daerah belum terbuka untuk publik. Mereka juga mengungkap indikasi belum adanya keterwakilan dari suku asli tertentu seperti Amungme dan Kamoro dalam program afirmasi yang selama ini berjalan.
Para pengunjuk rasa menilai bahwa dengan hanya 100 kuota, program afirmasi tidak dapat mengakomodasi keberagaman tujuh suku besar di Mimika secara memadai. Mereka menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari sektor pendidikan dengan jangkauan yang inklusif.
Pembangunan Kampus dan Komitmen Pemerintah
Selain penambahan kuota, massa aksi juga menuntut pembangunan kampus bertaraf nasional di Mimika sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi beban biaya mahasiswa yang selama ini harus menempuh pendidikan tinggi ke luar Papua. Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kewenangan pembangunan kampus berada di tingkat pemerintah provinsi, namun aspirasi ini akan tetap diteruskan untuk dibahas lebih lanjut.
Pimpinan dinas menyatakan pemahaman atas aspirasi masyarakat Mimika dan berkomitmen mencari solusi terbaik agar akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah setempat semakin terbuka. Komitmen ini menjadi respons langsung terhadap tiga poin tuntutan yang diajukan massa, mulai dari penambahan kuota, pendataan lulusan, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi berskala nasional.
