MANGUPURA — Wacana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Badung mulai memasuki tahap kajian serius. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa program yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) ini perlu dipelajari secara matang, terutama karena konsepnya berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya.
Menurut Adi Arnawa, Sekolah Rakyat tidak bisa disamakan dengan sekolah biasa. Program ini mengusung sistem pendidikan terpadu dengan fasilitas asrama dan dukungan kebutuhan siswa secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Kalau Sekolah Rakyat itu kan sudah disiapkan semuanya, dari hulunya, termasuk asramanya juga ada. Nah, ini kita belum sampai ke sana. Tapi saya melihat ini bagus,” ujar Adi Arnawa.
Perbedaan konsep inilah yang menjadi salah satu aspek utama yang tengah dipertimbangkan Pemkab Badung. Infrastruktur pendukung seperti asrama pendidikan belum tersedia secara memadai di daerah tersebut.
Saat ini, Pemkab Badung telah menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemerintah daerah perlu menilai sejauh mana keberadaan Sekolah Rakyat dapat melengkapi sistem yang sudah berjalan.
“Tentu saya akan pelajari dulu. Ini kan program pusat, saya kira program pusat tujuannya sudah bagus sebenarnya. Untuk itu kita akan pertimbangkan,” kata Adi Arnawa.
Meski begitu, pihaknya menyambut positif gagasan tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa investasi di sektor pendidikan merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan. Program Sekolah Rakyat dinilai bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Semuanya itu dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul, yang adaptif, yang siap bersaing secara global. Dan sekaligus dampaknya tentu akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Kendati sarana penunjang belum sepenuhnya siap, Pemkab Badung tidak menutup peluang untuk mengembangkan program tersebut di masa mendatang. Pemerintah daerah bahkan siap menyesuaikan kebijakan apabila nantinya terdapat arahan khusus dari pemerintah pusat terkait pendirian Sekolah Rakyat di setiap kabupaten.
“Kalau didukung, nanti ke depan kita akan lihat di mana kira-kira kita akan siapkan. Atau mungkin nanti arahan pemerintah pusat masing-masing kabupaten harus menyiapkan Sekolah Rakyat, ya kita akan ikuti,” tegasnya.
Dengan kajian yang tengah berlangsung, Pemkab Badung berharap dapat memastikan bahwa setiap program pendidikan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.