DENPASAR — Achris Sarwani resmi memegang kendali Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali setelah menjalani upacara pengukuhan pada Jumat, 22 Mei 2026. Acara tersebut berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali, dan dihadiri jajaran forum koordinasi pimpinan daerah setempat.
Dalam amanat barunya, Achris dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah strategis. Prioritas utamanya adalah mengawal stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan inflasi nasional yang masih fluktuatif. Selain itu, ia dituntut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan UMKM.
Kantor Perwakilan BI Bali sebelumnya mencatat bahwa inflasi di provinsi ini perlu diwaspadai pada komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Achris diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pergantian pucuk pimpinan BI Bali terjadi di saat pemulihan ekonomi pascapandemi terus berlanjut. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung mulai menggeliat, namun risiko perlambatan ekonomi global masih membayangi. Kepemimpinan Achris akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan akselerasi pertumbuhan.
Ia juga dituntut memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan perbankan. Langkah ini penting untuk memastikan program-program strategis nasional, seperti digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan UMKM berorientasi ekspor, berjalan optimal di tingkat provinsi.
Pelaku usaha dan pelaku industri pariwisata di Bali menaruh harapan besar pada kepemimpinan Achris. Stabilitas nilai tukar dan suku bunga yang dijaga BI dinilai vital bagi iklim investasi dan bisnis di daerah. Kebijakan moneter yang akomodatif namun tetap waspada akan menjadi ujian pertama bagi nakhoda baru ini.
Kantor Perwakilan BI Bali sendiri memiliki peran sentral sebagai representasi bank sentral di daerah. Mulai dari mengelola sistem pembayaran, mendistribusikan uang rupiah, hingga memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi kepada pemerintah provinsi. Semua fungsi ini kini berada di pundak Achris Sarwani.