BADUNG — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekda IB Surya Suamba kembali menggelar pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di sektor horeka, Jumat (15/5). Kegiatan dipusatkan di Skate Park, Pantai Kuta, dan dilanjutkan dengan peninjauan di sepanjang Pantai Legian.
Pengawasan rutin setiap Jumat ini menyasar pengelola hotel, restoran, dan kafe yang dinilai sebagai penyumbang sampah terbesar di wilayah tersebut. "Berdasarkan data ada 40 persen lebih yang masih sumber sampah di Badung ini," ujar Bupati Adi Arnawa ditemui seusai kegiatan.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa penanganan sampah merupakan tantangan utama mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Badung. Ia menyoroti kondisi kumuh di kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita) yang dinilai menghambat daya tarik wisata.
"Saya lihat pantai kita ini sangat bagus, sangat indah. Tapi kalau tetap dengan kondisi kumuh seperti ini dipertahankan, ini juga menjadi tantangan hambatan buat kita untuk menjadikan wilayah Samigita ini menjadi daya tarik yang seperti dulu lagi," kata Bupati.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan desa adat untuk bersama-sama menata kawasan pantai. "Ayo kita berpikir jangka panjang bagaimana kita menjaga pantai kita ini," tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Badung berencana merevitalisasi destinasi pariwisata secara bertahap. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendongkrak daya beli masyarakat.
Bupati Adi Arnawa menyebut bahwa penataan pantai dan pengelolaan sampah yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kalau itu sudah terjadi, satu sisi PAD Badung akan meningkat, semakin banyak Pemkab Badung bisa membuat program-program untuk mensejahterakan dan menjaga kesehatan masyarakat Badung," jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi anggota DPRD Badung I Made Sada dan Wayan Puspa Negara, kepala OPD terkait, Camat Kuta Dewa Ngurah Bayudhewa, serta Lurah Legian Putu Eka Martini. Pengawasan serupa akan terus digelar setiap pekan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha horeka terhadap aturan pengelolaan sampah berbasis sumber.