Pernyataan itu disampaikan Rizal di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia merujuk pada data sistem pemantauan yang menunjukkan ketersediaan MinyaKita di pasar-pasar yang menjadi titik penyaluran Bulog.
"Kalau monitor MinyaKita itu cukup dengan peta sebaran MinyaKita. Nah di situ aplikasi MinyaKita ada, di situ sudah hijau semua Alhamdulillah sejak minggu yang lalu," kata Rizal.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, Bulog bersama ID Food mendapat kewajiban penyaluran MinyaKita untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (DMO) minimal 35 persen. Dari total kuota tersebut, Bulog kebagian jatah sekitar 110 juta liter.
Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita merinci, dari jatah itu progres penyaluran sudah mendekati 90 persen. Artinya, sekitar 99 juta liter MinyaKita telah didistribusikan ke seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah sejak 35 persen ke Bulog itu kan sebagian wilayah Indonesia hampir 90 persen sudah hijau ya untuk minyak gorengnya. Tapi itu kan bukan hanya Bulog aja, sebenarnya kan 65 persennya masih di wilayah produsen," ujar Febby.
Rizal menjelaskan, penyaluran MinyaKita oleh Bulog tidak dilakukan ke semua tempat. Aturan baru membatasi bahwa Bulog hanya boleh menyalurkan ke pasar-pasar yang terdaftar dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan pasar tradisional.
"Karena sesuai dengan aturan Permendag yang baru, Bulog hanya boleh menyalurkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional kepada para pengecer yang punya NIB (Nomor Induk Berusaha). Kalau tidak punya NIB kami tidak boleh menyerahkan," terang Rizal.
Ia menambahkan, "Jadi mungkin ada beberapa yang belum mengerti kalau memang di retail-retail modern ataupun di pasar-pasar di luar SP2KP dan tradisional, memang Bulog tidak menyalurkan MinyaKita."
Dengan kata lain, kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat di supermarket atau minimarket modern bukanlah ranah distribusi Bulog. Jatah 65 persen sisanya menjadi tanggung jawab produsen minyak goreng untuk menyalurkan ke jaringan ritel modern dan pasar lainnya.
Hingga kini, Bulog mengklaim terus memaksimalkan penyaluran di pasar-pasar tradisional dan SP2KP yang menjadi wewenangnya. Sisanya, konsumen yang biasa berbelanja di retail modern harus menunggu pasokan dari jalur produsen langsung.