BADUNG — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin rapat koordinasi virtual bersama tiga kementerian untuk mematangkan skema pinjaman daerah. Rapat dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri Nasrun, Kasubdit Pembiayaan Daerah Siti Chomzah, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna, dan Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kemenkeu Mohammad Faisal Fahmi. Pembahasan berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi sumber kemacetan di wilayah tengah Badung.
Mengapa Pinjaman Daerah Jadi Opsi Percepatan Infrastruktur?
Adi Arnawa menyebut pembangunan infrastruktur perlu disiapkan matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaan. Pemerintah daerah ingin memastikan proyek yang dibiayai pinjaman benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antarwilayah,” ujarnya.
Usulan pinjaman diarahkan untuk koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana. Koridor ini menjadi jalur penghubung utama kawasan pariwisata Canggu dengan pusat kota dan terminal.
Jalan Bawah Tanah Masuk Kajian di Kawasan Padat
Selain pembangunan jalan konvensional, Pemkab Badung mengkaji opsi alternatif pada kawasan berkepadatan tinggi. Salah satunya konsep jalan bawah tanah.
“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” ucap Bupati.
Pendekatan itu dipilih untuk menekan kebutuhan pembebasan lahan yang biasanya menjadi hambatan utama proyek jalan di kawasan wisata padat.
Tenor 8 Tahun, Masa Tenggang Bunga 12 Bulan
Dari sisi pembiayaan, pinjaman dirancang dengan tenor delapan tahun, 2027–2035. Masa tenggang pembayaran bunga 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga.
“Dari sisi pembiayaan, usulan tersebut dirancang dengan tenor selama delapan tahun, 2027–2035, dengan masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali,” kata Bupati.
Skema itu melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali sebagai mitra pembiayaan.
DSCR Badung 20,86, Jauh di Atas Ambang Minimum
Kemampuan fiskal Badung dinilai aman. Indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR) mencapai 20,86, jauh di atas batas minimum 2,50. Pemkab juga memproyeksikan tambahan pendapatan asli daerah seiring peningkatan aktivitas ekonomi dari dampak proyek.
Angka DSCR itu menjadi salah satu bahan pertimbangan kementerian dalam menilai kelayakan usulan pinjaman daerah.
Bappenas Minta Mitigasi Risiko Diperkuat
Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna mengapresiasi kesiapan dokumen Pemkab Badung. Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam proses penilaian.
“Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Usulan ini selanjutnya memasuki tahapan pertimbangan formal. Pemkab Badung bersama tim teknis diminta terus mematangkan perencanaan agar realisasi proyek berjalan sesuai aturan.
