DENPASAR — Acara peluncuran dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Dalam sambutannya, Koster mengklaim penjualan mobil listrik di Bali terus meningkat, tetapi mengakui pertumbuhan kendaraan listrik roda dua belum signifikan.
Koster menyampaikan hal itu langsung di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Ia menyebut mobil listrik sudah semakin diterima warga Bali, sementara sepeda motor listrik masih tertinggal.
"Lapor Bapak Menteri, sekarang ini penjualan mobil listrik di Bali terus meningkat. Yang belum meningkat banyak itu adalah kendaraan roda duanya," kata Koster.
Gubernur mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya, langkah itu mengurangi polusi sekaligus menjaga lingkungan Bali.
Koster membandingkan biaya perjalanan pulang-pergi Denpasar–Singaraja. Perjalanan dengan kendaraan berbahan bakar minyak disebut menghabiskan sekitar Rp 500 ribu, sedangkan mobil listrik sekitar Rp 140 ribu.
Namun, Koster tidak memaparkan data penjualan kendaraan listrik maupun rincian perhitungan biaya perjalanan tersebut dalam sambutannya.
Dorongan peralihan energi itu muncul di tengah persoalan pasokan BBM yang belum tuntas. Kelangkaan Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo memicu antrean panjang di sejumlah SPBU sejak 11 Oktober 2026.
Pemerintah Provinsi Bali menerapkan pembatasan pembelian BBM, termasuk sistem ganjil-genap berdasarkan pelat nomor kendaraan untuk pembelian Pertalite. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat mengunjungi Depo Pesanggaran pada 16 Oktober 2026, disebut menyampaikan bahwa cadangan Pertalite di Bali diperkirakan cukup untuk 12–15 hari.
Estimasi itu bergantung pada kondisi pasokan dan konsumsi harian, sehingga sisa stok pada tanggal peluncuran bisa berbeda.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali Tri Widiyanti menyoroti dorongan penggunaan kendaraan listrik di tengah persoalan pasokan BBM. Ia mempertanyakan kesiapan Bali memperluas kendaraan listrik, terutama dari sisi infrastruktur pengisian daya dan ketersediaan pasokan listrik.
"Meski demikian, peralihan menuju kendaraan listrik membutuhkan dukungan infrastruktur pengisian daya serta kesiapan masyarakat. Lantas, apakah Bali siap?" ujarnya.
Tri berharap peluncuran bus listrik dan SPKLU tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, harus ada kebijakan konkret yang menjamin kesiapan energi untuk mendukung transportasi listrik.
"Dukungan sumber daya energi, khususnya pasokan listrik, harus juga dipikirkan Pemprov Bali jika memang mau menggaungkan Bali mandiri energi listrik," tandasnya.
Peluncuran bus listrik dan SPKLU melalui Proyek Bali E-Mobility menjadi salah satu langkah mendorong transportasi berbasis listrik di Bali. Efektivitas peralihan tersebut akan bergantung pada kesiapan infrastruktur pengisian daya, ketersediaan listrik, kemampuan masyarakat, serta kebijakan energi yang berkelanjutan.