DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar menegaskan bahwa validasi data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 bukan sekadar formalitas laporan ke kementerian. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memastikan setiap rupiah dalam APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Jaya Negara dalam presentasi yang digelar secara daring dari Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (18/6/2026).
Dalam paparannya, Jaya Negara menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada 2025 tercatat 85,63. Tingkat kemiskinan hanya 2,16 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 1,41 persen.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Denpasar mengaku telah menggencarkan sejumlah langkah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Mulai dari penguatan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi warga, pelaksanaan anggaran yang efektif, hingga pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses informasi publik terkait keuangan daerah.
Jaya Negara menilai keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan data yang mudah diakses, warga bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan yang didanai APBD.
“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting. Kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Kegiatan validasi IPKD 2025 ini menghadirkan dua validator dari luar daerah, yakni Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta Sutaryo dan Pimpinan Redaksi Kompas TV Alexander Wibisono. Keduanya menilai data dan dokumen yang disampaikan Pemkot Denpasar secara daring.
Wali Kota didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kepala BPKAD Ni Putu Kusumawati, serta Kadis Kominfos Gde Wirakusuma Wahyudi.
Ke depan, Pemkot Denpasar menargetkan konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, inovatif, dan terbuka.
“Melalui berbagai upaya tersebut, kami optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju,” pungkas Jaya Negara.