DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar memperkuat komitmen pembangunan fisik dengan memastikan porsi anggaran infrastruktur tetap terjaga sesuai mandat regulasi pusat. Langkah ini diambil untuk menjamin keberlanjutan penataan wajah kota sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana alam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel disiplin di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, Senin (5/5/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa infrastruktur merupakan fondasi utama yang menentukan arah pembangunan ekonomi dan sosial di ibu kota Provinsi Bali ini.
Menurut Eddy Mulya, capaian positif mulai terlihat dari berbagai proyek perbaikan yang sedang berjalan. Fokus utama saat ini mencakup normalisasi sungai, penguatan sistem drainase perkotaan, hingga percepatan respons terhadap kondisi darurat di lapangan yang sering dikeluhkan masyarakat.
Pengalokasian dana pembangunan di Denpasar kini mengacu ketat pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik (mandatory spending) minimal sebesar 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Porsi belanja infrastruktur wajib mencapai 40 persen. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka APBD tidak dapat dievaluasi dan disahkan," tegas Sekda Eddy Mulya di hadapan jajaran pejabat struktural dan staf lapangan Dinas PUPR.
Ia menjelaskan bahwa meskipun instansi lain seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan juga melakukan pembangunan fisik, porsi terbesar dan tanggung jawab paling krusial tetap berada di bawah kendali Dinas PUPR. Hal ini menempatkan dinas tersebut pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah karena hasil kerjanya bersentuhan langsung dengan seluruh lapisan warga.
Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat diselesaikan secara instan dan memerlukan proses bertahap. Namun, konsistensi dalam melakukan pembenahan di berbagai titik krusial mulai memberikan dampak nyata bagi tata ruang Kota Denpasar yang lebih rapi.
Proyek normalisasi dan pembersihan aliran sungai menjadi prioritas untuk meminimalisir risiko banjir saat musim hujan. Selain itu, perbaikan sistem drainase yang terintegrasi terus dikebut agar aliran air di kawasan padat penduduk tidak lagi terhambat oleh sedimentasi atau sampah.
“Saat ini, kita dapat menyaksikan secara langsung bahwa infrastruktur kota kita mulai berbenah di berbagai titik. Upaya-upaya seperti normalisasi dan pembersihan sungai, perbaikan drainase, hingga respons cepat terhadap dampak bencana alam telah dikerjakan dengan sangat solid,” ujar Eddy Mulya.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Pemkot Denpasar menuntut adanya peningkatan kualitas komunikasi publik. Masyarakat perlu mengetahui setiap progres pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan pemerintah untuk membangun kepercayaan serta memberikan rasa aman.
Keterbukaan informasi dianggap sebagai bagian penting dari pelayanan publik. Dengan komunikasi yang baik, warga dapat memahami kendala di lapangan sekaligus mengapresiasi kerja keras petugas, terutama tim reaksi cepat yang menangani kejadian darurat seperti pohon tumbang atau kerusakan jalan mendadak.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ia menilai kehadiran Sekda dalam apel disiplin ini menjadi suntikan motivasi bagi seluruh tim, terutama jajaran staf lapangan yang bekerja di garis depan.
“Arahan yang disampaikan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparansi dalam mendukung pengelolaan aset di Kota Denpasar,” kata I Gede Cipta Sudewa Atmaja.
Melalui penguatan anggaran dan soliditas internal, Pemkot Denpasar menargetkan transformasi infrastruktur yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional dalam mendukung mobilitas serta kesejahteraan masyarakat Bali secara luas.