Pencarian

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali Baru 48 Persen, DPRD Dorong Perda dan Minta JHT Bebas Pajak

Selasa, 10 November 2026 • 11:16:32 WIB
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali Baru 48 Persen, DPRD Dorong Perda dan Minta JHT Bebas Pajak
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menyebut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali baru mencapai 48 persen.

DENPASAR — Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menyebut masih banyak perusahaan yang belum melindungi pegawainya. Pekerja rentan kecelakaan seperti asisten rumah tangga (ART), petani, nelayan, hingga tukang panggul juga luput dari perlindungan.

Angka kepesertaan pekerja penerima upah di Bali sudah mencapai 65 persen. Namun pekerja bukan penerima upah baru tersentuh 38 persen.

Perda Ketenagakerjaan Jadi Payung Hukum yang Diminta

Suwirta menegaskan Perda menjadi satu-satunya jalan untuk melindungi kelompok pekerja rentan. Bali hingga kini belum memiliki Perda Ketenagakerjaan.

"Maka dari itu, untuk melindungi mereka, satu-satunya Perda ya harus kita miliki," tegas Suwirta usai bertemu pihak BPJS Ketenagakerjaan di Lantai 2 DPRD Bali.

Di tingkat nasional, baru dua provinsi yang mengesahkan Perda Ketenagakerjaan spesifik yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. DPRD Bali akan melaporkan hasil pertemuan itu kepada Ketua DPRD sebelum mengusulkan Perda inisiatif Dewan.

"Nah, nanti kami dari DPRD Provinsi Bali, setelah menerima beliau dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan lapor dulu kepada Pak Ketua bahwa kemungkinan kita akan mengusulkan Perda inisiatif Dewan," terang Suwirta.

Iuran Rp16.800 per Bulan Dinilai Terjangkau APBD

Besaran iuran Rp16.800 per bulan dinilai sangat memungkinkan diakomodasi APBD Bali. Terutama bagi masyarakat kurang mampu yang masuk kategori desil 1–5.

Suwirta mengaku pernah membiayai 80 orang peserta dari dana operasionalnya saat menjabat Bupati Klungkung. Langkah itu diambil karena regulasi saat itu belum memungkinkan pembiayaan lewat anggaran daerah.

"Ya banyak. Kalau saya lihat di pasar ada tukang suwun, itu kan lingsir-lingsir (lansia). Saya masih ingat dulu, ini beliau juga ingat kan. Saya sampai 80 orang saya bayarin pakai dana operasional saya waktu itu untuk masyarakat Klungkung, karena waktu itu regulasi masih belum memungkinkan. Tapi kan tidak selamanya bisa seperti itu," terang mantan Bupati Klungkung ini.

Jaminan Kecelakaan Kerja hingga Kematian Masuk Cakupan Perda

Komisi IV DPRD Bali mendesak pemerintah hadir memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Perda yang disiapkan akan mengatur jaminan kecelakaan kerja, hari tua, hingga kematian.

"Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap nanti ketika mereka tua harus masuk ke panti jompo," cetus Suwirta.

Selain dorongan regulasi, Suwirta menyarankan BPJS Ketenagakerjaan gencar turun ke lapangan dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan lokal seperti LPD maupun koperasi. Tujuannya agar seluruh pemberi kerja menjalankan kewajiban mendaftarkan tenaga kerja.

"Kemudian LPD juga nasabahnya. Ini semua sebenarnya dengan hitung-hitungan Rp16 ribu itu sangat bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan," jelasnya.

Kehadiran Perda dianggap krusial karena memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Follow denpasar24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarbali.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks