DENPASAR — PGRI Bali menyerahkan aspirasi tersebut dalam acara Kunjungan Kerja dan Penyerapan Aspirasi di Kantor Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Bali, Jalan Gurita Raya No. 21, Pegok, Sesetan, Denpasar, Kamis (15/10/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi organisasi profesi guru untuk menyampaikan langsung persoalan yang selama ini dikeluhkan anggotanya.
Ada tiga poin yang dibawa PGRI Bali ke meja DPD RI. Ketiganya menyangkut perlindungan kesejahteraan, keterlambatan pembayaran tunjangan, dan rencana kebijakan yang berdampak pada siswa.
TPP hingga Tunjangan Lain Diminta Tetap Dijaga Saat Guru Beralih Status
Poin pertama, PGRI Bali meminta pemerintah memastikan tunjangan dari pemerintah daerah tetap dipertahankan apabila terjadi peralihan status guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Tunjangan yang dimaksud mencakup Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya.
Permintaan ini muncul karena peralihan status berpotensi mengubah sumber pembayaran tunjangan. PGRI Bali tidak ingin guru kehilangan penghasilan yang selama ini diterima dari kas daerah.
TPG Guru Non-ASN Telat Dibayar Sejak Juli hingga September 2026
Poin kedua menyangkut keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). PGRI Bali mendesak tindakan cepat atas tersendatnya pembayaran TPG bagi sejumlah guru non-ASN sejak Juli hingga September 2026.
Keterlambatan selama tiga bulan itu menjadi beban langsung bagi guru yang menggantungkan penghasilan dari tunjangan profesi. PGRI Bali menilai persoalan ini butuh penyelesaian, bukan sekadar penjelasan administratif.
Wacana Tidak Naik Kelas 2027 Diminta Dikaji Ulang, Terutama untuk Siswa Inklusif
Poin ketiga, PGRI Bali meminta peninjauan ulang wacana kebijakan tidak naik kelas tahun 2027. Organisasi ini mengusulkan agar rencana tersebut dikaji kembali secara matang dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Perhatian khusus diberikan pada siswa pada layanan pendidikan inklusif. PGRI Bali menilai kebijakan yang seragam berisiko mengabaikan kondisi siswa dengan kebutuhan berbeda.
Pengawasan DPD RI atas UU Sisdiknas
Kegiatan ini diselenggarakan DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lewat forum itu, aspirasi dari daerah disalurkan ke tingkat nasional.
PGRI Bali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah perjuangan para guru sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan pendidik.
