KLUNGKUNG — Sektor pertanian menyumbang 21,31% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung, porsi terbesar dalam struktur ekonomi daerah. Besarnya kontribusi pertanian menjadi konteks penting bagi upaya menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan usaha pariwisata.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Dirga Kardita, menjelaskan bahwa jasa dan pariwisata tetap menggerakkan ekonomi pascapandemi. Kegiatan akomodasi serta penyediaan makan dan minum termasuk di dalamnya.
BPS menempatkan industri pengolahan sebagai penghubung kedua sektor. Penguatan pengolahan diarahkan agar produk pertanian setempat dapat diserap lebih optimal oleh pelaku pariwisata Klungkung.
Realisasi investasi Klungkung pada Semester I 2026 mencapai Rp3,33 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,876 triliun berada di Kepulauan Nusa Penida, setara 86,3% dari keseluruhan investasi daerah.
Laporan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P2ED) juga menunjukkan kenaikan pertumbuhan kumulatif dari 5,25% pada Triwulan I menjadi 5,72% pada Triwulan II 2026. Capaian terakhir melampaui angka tahun sebelumnya, yakni 5,67%, tetapi belum memenuhi sasaran 2026 sebesar 6,00%.
Evaluasi berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung. Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra memimpin pertemuan mewakili Bupati Klungkung untuk menyelaraskan kebijakan dengan RPJMD 2025–2029.
Menurut Tjokorda Gde Surya Putra, percepatan ekonomi memerlukan keterlibatan pemerintah bersama pelaku usaha dan masyarakat. Ia menyebut petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, perajin tenun, songket, serta lukisan Kamasan sebagai bagian dari kerja bersama tersebut.
Pemkab Klungkung membagi pengendalian program melalui enam koordinator dalam Tim P2ED. Tugasnya mencakup pengeluaran pemerintah, produksi, perdagangan, lapangan kerja, dan pelayanan usaha.
Pembagian tersebut menempatkan percepatan investasi berdampingan dengan penguatan produksi lokal. Pengendalian harga kebutuhan pokok dan perluasan pekerjaan juga masuk dalam agenda, sehingga pembahasan tidak berhenti pada besarnya modal yang masuk.
Dalam paparan daring, Kepala Pusat dan Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fajri, menyampaikan perkembangan pengisian sistem pemantauan dan evaluasi. Klungkung telah melengkapi 70 dari 77 sub-indikator, atau 90,9%.
Pemkab berkomitmen menyelesaikan indikator yang belum terisi sebelum tenggat pengunggahan tanggal 20 setiap bulannya. Kedisiplinan data menjadi salah satu pesan Wakil Bupati kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tjokorda Gde Surya Putra juga meminta OPD mempererat koordinasi dengan Forkopimda, meliputi Kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan Negeri. Arahan diarahkan untuk mendukung keamanan serta keberlanjutan kegiatan investasi.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Muhamad Shiroth turut menghadiri rapat bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah. Pelaksanaan program melalui Tim P2ED menjadi bagian dari upaya mengejar sasaran ekonomi dalam RPJMD 2025–2029.