DENPASAR — Dalam pertemuan itu, Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan Banggar DPR RI yang dinilainya menjadi momentum untuk memaparkan langsung karakteristik, kebutuhan, dan tantangan pembangunan Bali. Ia menekankan bahwa pembangunan di Pulau Dewata tidak bisa dihitung hanya dari jumlah penduduk dan luas wilayah.
Bali, kata Koster, merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunannya dijalankan dengan prinsip "1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola", sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp319,9 triliun.
"Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Gubernur Koster.
Pertumbuhan pariwisata menurut Koster harus diimbangi peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lain. Bali masih menghadapi kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan/Sarbagita dan wilayah lainnya.
"Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah," tegasnya.
Sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan APBN mencakup pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan. Rinciannya:
Selain konektivitas, Koster menekankan pentingnya dukungan penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Ia juga menyoroti pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih untuk menjaga kualitas lingkungan dan mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur menurut Koster harus mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali, tidak hanya terkonsentrasi di Bali Selatan. "Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.
Koster menegaskan orientasi pembangunan Bali bukan semata-mata mengejar jumlah kunjungan wisatawan, melainkan menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata. "Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan," imbuhnya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan kunjungan kerja pihaknya bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN. Syarief menampik anggapan adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurutnya, sebagian anggaran dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya langsung dirasakan daerah. Program itu termasuk dukungan pembiayaan PPPK paruh waktu dan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).