DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan rincian pemotongan dana transfer ke daerah di hadapan 16 anggota Tim Banggar DPR RI serta para bupati dan wali kota se-Bali. Rapat berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Pemprov Bali menilai penurunan alokasi tahun anggaran 2026 memukul kapasitas fiskal daerah secara serius.
Koster menyebut dua kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah terbatas paling terdampak. Karangasem dan Jembrana menanggung penurunan alokasi yang membuat sejumlah ruas jalan tidak bisa dirawat maupun dibangun.
Rincian Pemotongan di 10 Pemerintah Daerah Bali
Pemprov Bali mencatat penurunan alokasi TKD menyebar ke seluruh wilayah. Pemprov Bali berkurang Rp498 miliar, Kota Denpasar turun Rp246 miliar, dan Kabupaten Badung berkurang Rp178,8 miliar.
Karangasem turun Rp178,4 miliar, Gianyar berkurang Rp167,7 miliar, Tabanan turun Rp162,9 miliar, dan Jembrana berkurang Rp78,1 miliar. Tiga daerah lain mencatat penurunan lebih kecil: Bangli turun Rp12 miliar, Buleleng berkurang Rp10,9 miliar, serta Klungkung berkurang Rp3,4 miliar.
Jalan Tak Terawat, Pertumbuhan Ekonomi Terhambat
Dampak paling langsung dirasakan warga adalah terhentinya pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan publik. Koster menyebut kondisi itu otomatis menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
"Total di Bali dana transfernya berkurang Rp1,5 triliun. Ini buat Bali lumayan mengganggu kondisi infrastruktur. Karangasem dan Jembrana penurunannya lumayan besar, akibatnya berapa kilo jalan yang tidak bisa dirawat dan dibangun. Kalau infrastruktur tidak terbangun, otomatis pertumbuhan ekonomi terhambat," tegas Gubernur Koster di hadapan Tim Banggar DPR RI.
Pemprov Bali menilai pemotongan sebesar itu tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah. Kabupaten dengan PAD kecil paling sulit menutup selisih anggaran dari sumber pendapatan sendiri.
Pemprov Minta Formula TKD Ditinjau Ulang
Pemprov Bali berharap Banggar DPR RI segera meninjau ulang formula penganggaran TKD. Tujuannya menjaga keberlanjutan pemeliharaan sarana publik di daerah.
Kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI sendiri melibatkan para bupati dan wali kota se-Bali. Forum itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah menyampaikan keberatan atas skema alokasi dalam APBN.
