DENPASAR — Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, memaparkan capaian program bantuan perumahan di Pulau Dewata dalam rapat koordinasi tersebut. Dari 4.184 unit yang ditargetkan, sebanyak 387 unit sudah rampung sepenuhnya atau 100 persen. Sementara Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang baru terealisasi tercatat 1.410 unit.
Lilik menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali serta para kepala daerah kabupaten dan kota atas kolaborasi yang diberikan. Dukungan itu termasuk penerbitan surat imbauan percepatan program.
"Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali," ujar Lilik saat menyampaikan paparannya dalam rapat koordinasi tersebut.
Realisasi program bantuan perumahan di Bali menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2025 tercatat 31 unit, sedangkan target 2026 melonjak drastis hingga 4.184 unit rumah.
Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun, Lilik menegaskan perlunya langkah taktis dan percepatan di lapangan. Seluruh target diminta tercapai sesuai jadwal.
Selain program bedah rumah swadaya, pemerintah pusat dan daerah memperluas cakupan hunian layak melalui pembangunan infrastruktur vertikal. Salah satu proyek strategis yang berjalan adalah pembangunan satu tower rumah susun di Kota Denpasar.
Rusun bertipe 36 dengan kapasitas 60 unit itu diprioritaskan untuk menampung masyarakat berpenghasilan rendah serta para pelaku pekerja seni di Bali.
Dari lini program non-APBN di bawah naungan Kementerian PKP, pemerintah menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sebanyak 1.114 unit pada 2026. Program Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali mencatatkan tingkat realisasi 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp 1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi khusus atas pencapaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Bali. Menurutnya, Bali merupakan salah satu wilayah dengan performa penyaluran tertinggi secara nasional.
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menduduki peringkat kedua dalam penyaluran KUR Perumahan. Maruarar menilai keberhasilan itu tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Bali terhadap program tersebut.
"Suku bunga KUR Perumahan ditetapkan tetap sebesar 5 persen sejak awal pencairan hingga masa pinjaman lunas," jelas Maruarar, menyoroti daya tarik program bagi masyarakat luas.
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan keberhasilan daerahnya tidak hanya terlihat pada sektor perumahan. Penyaluran KUR di berbagai sektor produktif lainnya juga dinilai konsisten.
Koster menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah pusat atas sinergi program perumahan yang dinilai tepat sasaran. Menurutnya, program itu berdampak langsung pada kesejahteraan warga kurang mampu.
"Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu," ungkap Koster dengan penuh penekanan.
Gubernur Koster menginstruksikan seluruh jajaran terkait di daerah untuk bekerja lebih cepat dan proaktif dalam mengawal realisasi program bedah rumah. Penuntasan program renovasi dan pembangunan rumah layak huni disebutnya sebagai bagian krusial dari strategi jangka panjang pemerintah.
Dua hal yang menjadi sasaran utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penyediaan perumahan layak bagi setiap keluarga di Bali. Kredit Program Perumahan (KPP) sendiri merupakan instrumen pembiayaan bersubsidi dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian baru maupun membiayai renovasi rumah agar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati. Keduanya siap mengawal kelanjutan teknis di lapangan.