BALI — Kejahatan siber lintas negara menjadi agenda utama pertemuan bilateral Indonesia-Thailand di Istana Merdeka. Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Thailand, secara khusus menyoroti perlunya penguatan kapasitas bersama untuk membongkar jaringan online scam yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai basis operasi.
"Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerja sama dalam penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas untuk menangani persoalan tersebut," kata Anutin di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/8).
Thailand mencatatkan hasil konkret dalam upaya perlindungan warga negara asing yang menjadi korban sindikat penipuan daring. Sepanjang tahun lalu, pemerintah Thailand memfasilitasi pemulangan lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat online scam yang berlokasi di wilayah perbatasan Thailand.
"Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan daring yang berada di wilayah perbatasan Thailand ke tanah air mereka," ujar Anutin.
Angka tersebut menunjukkan skala besar perdagangan orang yang berkedok lowongan kerja digital. Para korban umumnya dijerat dengan iming-iming pekerjaan berpenghasilan tinggi, lalu dipaksa bekerja di pusat penipuan yang menargetkan korban di berbagai negara.
Anutin menegaskan bahwa kerja sama bilateral tidak terbatas pada pemberantasan penipuan daring. Indonesia dan Thailand sepakat untuk memperluas koordinasi dalam memerangi kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan perdagangan narkotika.
Di luar isu keamanan, Thailand juga menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan perdagangan satwa liar lintas negara. Bidang ini dinilai membutuhkan kolaborasi intelijen dan penegakan hukum yang serupa dengan penanganan jaringan kejahatan terorganisir.
Dalam pertemuan tersebut, Anutin menyampaikan perlunya mendorong kerja sama regional ASEAN yang lebih kuat untuk memerangi penipuan daring. Jaringan online scam yang beroperasi lintas batas membutuhkan respons kolektif, bukan hanya penyelesaian bilateral.
Di bidang keamanan, Thailand menyambut partisipasi Dewan Keamanan Nasional Thailand dalam Dialog Keamanan Ketiga yang akan diselenggarakan Indonesia bulan depan. Forum ini menjadi salah satu instrumen untuk memperdalam koordinasi keamanan antarnegara di kawasan.
Anutin juga mengusulkan agar Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Komisi Bersama berikutnya pada tingkat Menteri Luar Negeri dalam waktu dekat. Menurut dia, forum tersebut penting untuk memastikan adanya tindak lanjut konkret dari hasil pertemuan Indonesia dan Thailand di Jakarta.
Kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tingkat kepala pemerintahan ini diharapkan segera diterjemahkan ke dalam rencana aksi oleh kementerian terkait di kedua negara. Mekanisme Komisi Bersama menjadi jembatan untuk mengevaluasi kemajuan kerja sama yang telah disepakati.