DENPASAR — Persyaratan pengalaman kerja yang dicantumkan perusahaan di Bali dinilai menjadi hambatan terbesar bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Kondisi ini memicu lingkaran setan di mana lulusan baru tidak bisa bekerja karena tidak punya pengalaman, tetapi juga tidak bisa dapat pengalaman karena tidak diterima bekerja. PDI Perjuangan Bali menyoroti masalah ini sebagai persoalan struktural yang perlu dicarikan solusi bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Banyak lowongan kerja di Bali, khususnya di sektor perhotelan, ritel, dan jasa, mencantumkan syarat pengalaman minimal satu hingga dua tahun. Bagi lulusan baru yang baru menyelesaikan studi, syarat ini praktis menutup akses mereka ke pasar tenaga kerja formal.
Akibatnya, banyak sarjana dan diploma yang justru bekerja di sektor informal atau di luar bidang keahliannya. Sebagian lainnya memilih menganggur sambil menunggu lowongan yang tidak mensyaratkan pengalaman.
PDI Perjuangan Bali menilai perusahaan seharusnya tidak kaku menerapkan syarat pengalaman untuk posisi entry level. Mereka mendorong agar perusahaan membuka program magang berbayar atau pelatihan internal sebagai jembatan bagi lulusan baru.
"Kami melihat banyak lulusan terbaik justru tersingkir di tahap administrasi karena kolom pengalaman kosong. Ini ironis," ujar perwakilan DPD PDI Perjuangan Bali dalam pernyataan yang dikutip dari laman resmi partai. "Perusahaan harus mulai berani merekrut fresh graduate dan membina mereka dari awal."
Bali sebagai destinasi wisata utama membutuhkan tenaga kerja muda yang segar dan adaptif terhadap tren terbaru. Namun, jika syarat pengalaman terus menjadi tembok penghalang, regenerasi tenaga kerja di sektor pariwisata dan kreatif bisa terhambat.
PDI Perjuangan Bali mendesak pemerintah provinsi untuk membuat kebijakan insentif bagi perusahaan yang merekrut lulusan baru tanpa syarat pengalaman. Insentif ini bisa berupa keringanan pajak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program penyerapan tenaga kerja muda.
Salah satu usulan konkret yang mengemuka adalah penguatan program pemagangan bersertifikat yang terintegrasi dengan kurikulum perguruan tinggi. Dengan begitu, lulusan sudah memiliki portofolio kerja sebelum resmi melamar pekerjaan.
Selain itu, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal Bali—seperti perhotelan, desain grafis, dan digital marketing—perlu diperbanyak. Pemerintah daerah diharapkan bisa menjadi fasilitator antara kampus dan pelaku industri.
Belum ada keputusan resmi dari Pemprov Bali terkait usulan ini. Namun, DPD PDI Perjuangan Bali berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kebijakan nyata yang memudahkan lulusan baru memasuki dunia kerja.