Pemerintahan Donald Trump tengah menggodok perintah eksekutif yang mewajibkan peninjauan model kecerdasan buatan (AI) baru oleh pemerintah sebelum dirilis ke publik. Langkah ini menandai pergeseran drastis kebijakan AS yang sebelumnya cenderung menggaungkan deregulasi industri teknologi secara total. Kebijakan ini muncul setelah kemampuan model Mythos milik Anthropic memicu kekhawatiran serius terkait risiko keamanan siber nasional.
Laporan terbaru menyebutkan bahwa Gedung Putih telah memberikan pengarahan kepada para petinggi dari Anthropic, Google, dan OpenAI pekan lalu. Inti dari pertemuan tersebut adalah rencana pembentukan "kelompok kerja AI" yang melibatkan eksekutif teknologi dan pejabat pemerintah untuk menyusun prosedur pengawasan. Jika benar-benar diteken, perintah eksekutif ini akan menjadi titik balik signifikan bagi administrasi Trump yang sebelumnya langsung mencabut aturan risiko AI era Biden begitu menjabat.
Pergeseran sikap ini tidak terjadi tanpa alasan. Model AI terbaru dari Anthropic, Mythos, menjadi katalisator utama setelah perusahaan tersebut memasarkannya sebagai alat yang mampu menemukan ribuan kerentanan perangkat lunak kritis. Klaim tersebut justru menarik perhatian negatif dari Washington yang menilai teknologi sekuat itu terlalu berbahaya jika dilepas ke publik tanpa pengawasan ketat.
Hubungan antara Anthropic dan pemerintahan Trump sendiri memang sedang memanas. Sebelumnya, Pentagon membatalkan kontrak senilai $200 juta (sekitar Rp 3,2 triliun) setelah Anthropic menolak menghapus batasan (guardrails) pada penggunaan AI untuk senjata otonom dan pengawasan massal. Pentagon bahkan sempat melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasok, meski keputusan tersebut kemudian dikritik oleh hakim federal sebagai tindakan yang berlebihan.
Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dilaporkan telah menggunakan Mythos untuk memetakan kerentanan pada sistem perangkat lunak Microsoft milik pemerintah. Ironisnya, saat NSA mulai memanfaatkan kecanggihan model ini, lembaga pemerintah lain justru masih dibatasi aksesnya terhadap alat-alat buatan Anthropic. Hal ini menciptakan ketegangan internal mengenai siapa yang berhak mengontrol dan menggunakan model AI paling mutakhir.
Skema pengawasan yang sedang dibahas ini kabarnya akan meniru model AI Security Institute di Inggris. Dalam sistem tersebut, badan pemerintah mengevaluasi model AI frontier berdasarkan tolok ukur keamanan sebelum dan sesudah peluncuran. Bedanya, sistem di AS ini nantinya akan memberikan akses awal bagi pemerintah ke model tersebut tanpa harus memblokir perilisannya secara langsung.
NSA, Kantor Direktur Siber Nasional, dan Direktur Intelijen Nasional (DNI) diprediksi akan menjadi lembaga utama yang memimpin proses audit tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa isu AI kini telah bergeser dari sekadar inovasi ekonomi menjadi prioritas keamanan nasional yang setara dengan teknologi nuklir atau siber.
Perubahan kebijakan yang mendadak ini juga bertepatan dengan kekosongan kepemimpinan kebijakan AI di Gedung Putih. David Sacks, yang sebelumnya memimpin dorongan deregulasi sebagai "AI Czar", telah meninggalkan posisinya pada Maret lalu. Kini, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Menteri Keuangan Scott Bessent mengambil peran lebih aktif dalam merumuskan arah kebijakan teknologi ini.
Meski rencana ini semakin menguat, pihak Gedung Putih menyebut kabar perintah eksekutif tersebut masih bersifat spekulasi. Dean Ball, mantan penasihat senior AI di pemerintahan Trump, mengakui bahwa pemerintah sedang berupaya mencari keseimbangan yang sulit. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar AS tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi global sembari memastikan model-model raksasa ini tidak disalahgunakan untuk melumpuhkan infrastruktur digital negara.