Denpasar — Pariwisata bukan sekadar industri hiburan. Sektor ini bekerja sebagai "mesin devisa" yang menggerakkan perekonomian nasional melalui penukaran mata uang asing oleh wisatawan.
Ketika wisatawan asing tiba di Bali, mereka melakukan serangkaian transaksi ekonomi fundamental. Mereka menukar mata uang asing menjadi rupiah, lalu membelanjakan uang tersebut untuk membayar hotel, makan di restoran, transportasi, dan berbelanja produk lokal.
Trisno Nigroho, yang juga Mantan Kepala Bank Indonesia (BI) Bali, menjelaskan konsep ini dengan sederhana: "Kita tidak mengirim barang ke luar negeri, tetapi justru mendatangkan orang luar ke dalam negeri, dan mereka yang membelanjakan uangnya di sini." Perspektif ini menempatkan pariwisata sebagai ekspor jasa yang sesungguhnya.
Posisi Bali sebagai destinasi utama Indonesia menjadikannya pintu masuk wisatawan asing terbesar. Status ini langsung mengalirkan devisa ke kas negara setiap kali jumlah kunjungan meningkat.
Namun, jumlah kunjungan bukanlah satu-satunya indikator kesuksesan. Tiga faktor lain sama pentingnya: rata-rata pengeluaran wisatawan, lama tinggal, dan kualitas pengalaman wisata. Wisatawan yang tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak memberikan kontribusi devisa yang lebih besar dibanding kunjungan singkat.
Aktivitas wisatawan menciptakan efek domino ekonomi di tingkat daerah. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, khususnya di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar.
Penting untuk dibedakan: PHR bukan termasuk devisa. Devisa adalah uang asing yang masuk ke negara, sedangkan PHR adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dari transaksi wisatawan. Dana PHR ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan layanan publik.
Meski memberikan kontribusi besar, sektor pariwisata menghadapi tantangan berupa kebocoran devisa. Sebagian pengeluaran wisatawan tidak seluruhnya tinggal dalam negeri karena penggunaan produk impor, kepemilikan usaha oleh pihak asing, dan platform digital global. Kondisi ini membuat sebagian nilai devisa kembali keluar dari Indonesia.
Untuk mengatasi kebocoran ini, pengembangan pariwisata Bali ke depan harus diarahkan tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas pariwisata. Upaya konkret mencakup mendorong penggunaan produk lokal, memperkuat UMKM, mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, serta mengoptimalkan kebijakan seperti pungutan wisatawan asing (PWA).
Selain pariwisata, negara memiliki sumber devisa lainnya. Trisno menjelaskan ekspor barang dan jasa merupakan kontributor utama, termasuk komoditas seperti CPO, batu bara, nikel, tekstil, kopi, dan produk manufaktur ke pasar internasional.
Remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri juga menyumbang devisa signifikan. Investasi Asing Langsung (FDI), jasa transportasi dan keuangan, serta hibah internasional turut mengisi kas negara.
Bali sendiri memiliki sumber devisa ekspor tekstil, kopi, coklat, cacao, dan ikan tuna, meskipun pariwisata tetap menjadi pilar utama.
Tantangan ke depan bagi Bali bukan hanya meningkatkan angka devisa secara nominal, tetapi memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh masyarakat lokal. Dengan strategi yang tepat, Bali tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga contoh bagaimana sektor pariwisata dapat menjadi pilar utama ekonomi daerah dan nasional.