DENPASAR — Seretnya permodalan masih menjadi hambatan bagi warga yang ingin mengembangkan usaha. Persoalan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali. Pemprov ingin layanan dan pembiayaan keuangan tidak hanya dinikmati kelompok usaha tertentu.
Pembiayaan Harus Menjawab Kebutuhan Nyata Warga
Giri Prasta menegaskan bahwa Rakorda TPAKD menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), kalangan akademisi, dan pihak swasta.
Menurut dia, program yang dirancang tidak boleh berhenti pada pembukaan peluang pembiayaan. Program harus memberi manfaat langsung bagi pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Tujuan kita adalah menyinergikan antara pemerintah daerah, OJK, BI, akademisi, maupun swasta lainnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri,” kata Giri Prasta.
Empat Sektor yang Dinilai Butuh Perhatian Serius
Giri Prasta menilai UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu mendapat perhatian serius dalam kebijakan perluasan akses keuangan. Keempatnya menopang perekonomian Bali sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Penguatan akses pembiayaan bagi petani dan pelaku UMKM, termasuk nelayan, dinilai penting agar mereka punya ruang lebih luas untuk menggerakkan kegiatan ekonominya.
Dana Langsung bagi Petani yang Gagal Panen
Dukungan pemerintah, kata Giri Prasta, tidak hanya lewat kredit perbankan. Ia mencontohkan bantuan dana yang diberikan langsung kepada petani ketika menghadapi risiko gagal panen.
“Jangankan urusan masalah akses kredit bagi petani. Ketika gagal panen pun kita berikan dana secara langsung, baik itu pertanian maupun perkebunan,” tegasnya.
Menurut Giri Prasta, kebijakan itu bentuk kehadiran pemerintah bagi warga yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan. Petani, ujarnya, tidak boleh semakin terpuruk ketika produksi gagal.
“Ini adalah salah satu contoh wujud konkret program Pemerintah Provinsi Bali yang bersinergi dengan perbankan yang dipantau penuh oleh OJK. Dampaknya luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Harapan untuk Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
Giri Prasta mengapresiasi peran OJK dalam mengawal dan mendorong berbagai program TPAKD di Bali.
Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota semakin solid. Dengan begitu, inovasi yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.