Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meninjau langsung kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dan menyoroti ancaman perubahan iklim yang kian terasa bagi negara kepulauan. Peninjauan itu turut didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Pemerintah pusat dan daerah masih menyisakan penanganan abrasi sepanjang 85 kilometer dari total garis pantai Bali yang terdampak.
DENPASAR — Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menilai penanganan abrasi di Pantai Kuta tidak bisa dilepaskan dari persoalan perubahan iklim global. Dalam keterangan resmi Pemprov Bali, Megawati mengingatkan bahwa ancaman pemanasan global dan pencairan es di kutub makin terasa bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Ia menyebut persoalan lingkungan ini sudah dibahas sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, generasi penerus dinilai harus mampu mencari solusi terbaik, bukan sekadar menangani gejala yang tampak di permukaan.
Mengapa Penanganan Abrasi Harus Terpadu
Megawati menekankan pentingnya penanganan abrasi secara terpadu, menyesuaikan karakteristik geografis Indonesia yang unik. Menurut dia, pendekatan yang dipakai tidak boleh disamakan dengan cara menangani daratan kontinental.
"Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental," ujarnya.
BRIN meminta seluruh pemangku kepentingan meninggalkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan yang selaras dengan kearifan lokal. Megawati juga mendorong penerapan filosofi Tri Hita Karana untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.
"Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong," ujarnya.
Garis Pantai Bali yang Terdampak Abrasi
Data Pemprov Bali memperkirakan laju kemunduran garis pantai di kawasan Pantai Kuta mencapai 1,9 meter per tahun. Kondisi itu mempersempit area berpasir bagi wisatawan.
Terjangan ombak yang masif turut merusak sejumlah fasilitas publik. Mulai dari jalur pejalan kaki, tembok pembatas, hingga area aktivitas pedagang di sekitar pesisir.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga Triono Junoasmono memaparkan bahwa pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur pengaman pantai secara berkala. Dari total garis pantai Bali yang membentang lebih dari 1.300 kilometer, sekitar 30 persen di antaranya telah terdampak abrasi.
"Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani, mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan," ujar Triono.
Breakwater di Selatan Pantai Kuta Jadi Prioritas
Pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta. Infrastruktur itu diharapkan meredam energi ombak yang menerjang kawasan pesisir.
Pembangunan tersebut ditargetkan melindungi kawasan pesisir secara berkelanjutan. Tujuannya menjaga aset strategis pariwisata sekaligus perekonomian masyarakat setempat yang bergantung pada kunjungan wisatawan.
Rangkaian peninjauan lapangan Megawati turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof Amarulla Octavian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
