BALI — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memblokir 8.589 nomor polisi kendaraan hingga September 2026 karena terindikasi mengisi BBM subsidi tidak sesuai peruntukan. Pemblokiran tersebar di lima provinsi, dengan Lampung dan Sumatera Selatan menyumbang jumlah terbanyak. Langkah ini bagian dari pengawasan Program Subsidi Tepat agar penyaluran BBM bersubsidi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
Pemblokiran dilakukan setelah proses pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan yang membeli BBM bersubsidi. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyatakan pihaknya melakukan verifikasi sebelum menjatuhkan sanksi sistem.
"Kami terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap transaksi BBM bersubsidi. Apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem," ujar Rusminto.
Sebaran Pemblokiran di Lima Provinsi
Data Pertamina menunjukkan Lampung menjadi wilayah dengan jumlah nopol diblokir terbanyak, disusul Sumatera Selatan. Berikut rinciannya:
- Lampung: 2.793 nopol
- Sumatera Selatan: 2.439 nopol
- Bangka Belitung: 1.274 nopol
- Jambi: 1.117 nopol
- Bengkulu: 966 nopol
Total 8.589 nopol yang diblokir tersebar di lima provinsi tersebut. Angka itu terhitung sejak awal pemantauan hingga September 2026.
Indikasi Pembelian Berulang Jadi Pemicu
Pertamina mengidentifikasi sejumlah pola transaksi yang dianggap menyimpang dari ketentuan Program Subsidi Tepat. Salah satunya pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang tidak sesuai dengan peruntukan kendaraan.
Pemantauan dilakukan lewat pencocokan data kendaraan saat pembelian di SPBU. Jika transaksi terdeteksi janggal, sistem akan menandai nopol tersebut untuk diverifikasi lebih lanjut sebelum diblokir.
QR Code dan Data Kendaraan Jadi Titik Rawan
Pertamina mengimbau pemilik kendaraan memastikan data yang terdaftar sudah sesuai. Penyalahgunaan QR Code dan sarana transaksi lain menjadi perhatian utama dalam pengawasan kali ini.
"Pertamina terus memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah Rusminto.
Bagi pemilik kendaraan yang merasa nopol-nya diblokir padahal pembelian sudah sesuai ketentuan, Pertamina membuka jalur verifikasi ulang melalui mekanisme yang berlaku. Pastikan data kendaraan di sistem Subsidi Tepat sudah benar sebelum mengisi BBM bersubsidi di SPBU.
