Gubernur Bali Wayan Koster Terima Panja Komisi II DPR RI, Bahas Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Penulis: Zulfikar Ahmad  •  Sabtu, 21 November 2026 | 11:16:01 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar.

DENPASAR — Panja Komisi II DPR RI menyambangi Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, dan diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Kunjungan kerja itu menjadi bagian dari penjaringan aspirasi sebelum DPR membahas perubahan UU Pemilu.

Koster menilai penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat. Pemilu, menurutnya, bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan.

"Pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Koster.

Evaluasi Sistem Pemilu Diminta Tak Berhenti di Prosedur

Gubernur Bali mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan merujuk pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Aturan baru dinilai harus mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Koster juga meminta kondisi daerah, keberagaman masyarakat, dan dinamika demokrasi lokal masuk dalam pertimbangan. Keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu dinilai perlu agar aturan yang lahir menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Harapannya, perubahan regulasi memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pemilu juga harus menjamin penyelenggaraan yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Aria Bima: Penyempurnaan Regulasi Pemilu Bukan Formalitas

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyebut kunjungan ke Bali sebagai bagian dari proses penjaringan aspirasi. Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan pembahasan regulasi di DPR RI.

"Penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas," tegas Aria Bima.

Berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, menurut Aria, harus dikaji mendalam. Perubahan aturan diharapkan menjawab persoalan mendasar dan memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Jadi Sorotan

Panja menyoroti penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mencakup tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen. Pertimbangannya meliputi putusan MK, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, dan kebutuhan membangun sistem kepartaian yang efektif.

Selain sistem dan mekanisme, Aria Bima menyoroti penguatan penegakan hukum pemilu. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum dinilai penting agar seluruh tahapan pemilu berlangsung adil, transparan, dan akuntabel.

Tiga Kampus Bali Sampaikan Rekomendasi

Dari kalangan akademisi, tiga perguruan tinggi di Bali menyampaikan rekomendasi. Undiknas mendorong penyesuaian regulasi ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana menyoroti evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu. Perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

KPU dan Bawaslu Bali Soroti Tahapan hingga Data Pemilih

KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil. KPU Bali juga menyoroti penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.

Bawaslu Provinsi Bali menyoroti sejumlah tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran.

Reporter: Zulfikar Ahmad
Sumber: balinetizen.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top