Gubernur Bali Wayan Koster Tetapkan UMP 2027 Rp4.559.287, Naik 42,15 Persen Berlaku 1 Januari

Penulis: Bayu Nugroho  •  Sabtu, 21 November 2026 | 06:17:01 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani keputusan penetapan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.

DENPASAR — Penetapan UMP Bali 2027 juga mencakup Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor Hotel Bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan, mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025. Penandatanganan putusan bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

Kenaikan tahun ini tergolong tajam. Selisih Rp1.351.828 per bulan menempatkan UMP Bali 2027 jauh di atas angka 2026, dengan persentase lonjakan mencapai 42,15 persen.

Rasio KHL Naik dari 61,54 Persen jadi 81,35 Persen

Pemprov Bali membandingkan UMP 2027 terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2027 sebesar Rp5.604.481. Dengan patokan itu, UMP Rp4.559.287 mencapai rasio 81,35 persen.

Rasio tersebut meningkat dari capaian 2026 yang tercatat 61,54 persen, yakni Rp3.207.459 dibanding KHL tahun 2026 sebesar Rp5.253.107. Pemprov menilai angka baru sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak.

Serikat Pekerja Minta Hitungan Pakai Basis KHL

Keputusan Gubernur merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027. Landasan hukumnya antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 9 Tahun 2025.

Dalam pertimbangannya, Pemprov Bali memperhatikan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang disampaikan kepada Wayan Koster pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.

Serikat pekerja mendorong penghitungan UMP memakai pendekatan berbasis KHL alih-alih formula pengupahan. FSPM juga meminta UMP ditetapkan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.287.

Dampak ke PPPK dan Pekerja Sektor Pariwisata

Kebijakan UMP Rp4.559.287 diharapkan menaikkan pendapatan pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja di sektor usaha pariwisata. Pemprov memproyeksikan kenaikan ini memperkuat daya beli masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi dan memacu produktivitas pekerja.

Gubernur Bali menginstruksikan Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, dan pelaku usaha melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah daerah diminta mengawal penerapan upah baru hingga berlaku resmi awal tahun depan.

Reporter: Bayu Nugroho
Sumber: balinetizen.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top