BADUNG — Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun berjalan belum menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sumarajaya menyampaikan hal itu saat ditemui di Jimbaran, Badung, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, angka kunjungan sempat bergerak naik sedikit sebelum kembali mendatar. Pola itu dinilai sebagai tanda pasar wisata Bali belum tergerus tekanan situasi global.
“Masih stabil ya, artinya dengan tahun lalu belum ada penurunan. Awalnya ada naik, naik sedikit. Rata-rata masih stabil dan tentu kami bersyukur, karena di tengah situasi global yang secara ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya masih bergejolak seperti ini, Bali tetap masih menjadi tujuan wisata, terutama dari wisatawan asing,” ujar Sumarajaya.
Sumarajaya mengakui kunjungan menurun pada low season seperti sekarang. Penurunan itu dinilai wajar karena pola serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Hingga akhir tahun, jumlah kunjungan diperkirakan tetap berada di kisaran angka tahun lalu. Ia menyebut angka 7 juta sebagai patokan yang kemungkinan besar kembali tercapai.
“Turun sedikit. Kalau tahun lalu juga turun, sekarang juga turun, tapi masih stabil lah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang 7 juta, kemarin kan 7 juta ya, kira-kira 7 juta juga nyampai nanti,” katanya.
Stabilnya kunjungan disebut didukung sejumlah faktor. Yang paling utama, kata Sumarajaya, adalah produk pariwisata Bali yang berbasis budaya, unik, dan orisinal.
Dari sisi kualitas, pemerintah terus berbenah bersama pelaku usaha dan seluruh unsur terkait. Ekonomi kreatif yang sedang berkembang juga dimasukkan sebagai bagian dari pariwisata.
Bali tengah mengampanyekan pariwisata yang bermartabat, yakni mendorong agar wisatawan asing yang datang adalah wisatawan berkualitas.
“Mau menghargai adat istiadat kita, menghargai masyarakat kita. Masyarakat juga mudah-mudahan makin banyak yang terlibat dan merasakan kesejahteraan dari pariwisata,” ujarnya.
Soal langkah Gubernur Bali Wayan Koster menertibkan akomodasi ilegal, Sumarajaya menilainya sebagai bagian wajar dari upaya membangun pariwisata berkualitas. Menurut dia, izin usaha memang harus diaudit dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
“Untuk membangun pariwisata yang berkualitas, izin-izin itu memang harus diaudit, disesuaikan, kemudian juga harus dipatuhi. Secara umum memang demikian, itu kan hal yang biasa,” tegasnya.
Terkait peran Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dalam menarik wisatawan, Sumarajaya menyebut pengelolaannya masih berada di Dinas PU. PKB belum masuk ke ranah Dinas Pariwisata Bali.
Sumarajaya menjabat Kadispar Bali sejak Mei 2025, menggantikan Tjokorda Bagus Pemayun. Sebelumnya ia memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali.