BALI — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) memberi minimal 70% manfaat ekonomi bagi negara, bahkan lewat penguasaan saham jika perlu. Instruksi itu disampaikan dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjawab bahwa negara sudah menerima porsi besar lewat pajak, royalti, dan devisa ekspor.
Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, menyampaikan sikap asosiasi lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (16/11). Menurut dia, manfaat sektor mineral dan batu bara (minerba) tidak berhenti di kas negara. Ada pula ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.
Prabowo beralasan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Ia mengaku sudah memberi arahan kepada para menteri, terutama Menteri ESDM.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, dikutip Senin (16/11).
Apindo merinci setoran perusahaan tambang ke negara. Dari sisi pajak, ada PPh perorangan dan badan, PPN, serta PBB. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perusahaan membayar royalti dan dead rent atau iuran tetap.
Dengan berbagai instrumen fiskal itu, Hendra menilai porsi penerimaan negara dari pertambangan sudah relatif besar.
“Untuk kontribusi dari penerimaan negara, baik berupa pajak seperti PPh, PPN, PBB, atau PNBP berupa royalti, dead-rent dan lain-lain, porsi negara relatif cukup besar,” kata Hendra.
Ia juga menyebut tarif royalti untuk sejumlah komoditas tambang di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara produsen lain.
Hendra mengingatkan bahwa keuntungan perusahaan baru terbentuk setelah biaya besar dikeluarkan. Modal sudah terpakai sejak eksplorasi, lalu berlanjut ke produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan. Perusahaan juga menanggung reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah kegiatan tambang selesai.
“Dalam hal ini tentu perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak kecil, dari tahapan eksplorasi, operasi produksi, reklamasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan hingga pascatambang,” ujar Hendra.
Apindo mengakui satu kelemahan dalam argumennya sendiri. Asosiasi belum punya kajian kredibel tentang tarif pajak efektif atau effective tax rate (ETR) perusahaan tambang. Tanpa data itu, perbandingan porsi penerimaan negara dengan keuntungan perusahaan sulit diukur secara objektif.
Hendra tidak menutup mata pada pelanggaran di lapangan. Masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban royalti serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Apindo mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap penambangan tanpa izin dan perusahaan yang tidak patuh.
Menurut Apindo, pengawasan yang lebih ketat dapat menambah penerimaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola sektor pertambangan.
Apindo juga meminta pemerintah menjaga kepastian usaha lewat perbaikan regulasi. Kepastian itu dinilai penting agar perusahaan yang sudah beroperasi mau menambah investasi dan investor baru tertarik masuk ke Indonesia.
“Iklim investasi harus terus ditingkatkan melalui perbaikan regulasi yang mendorong meningkatnya investasi dari perusahaan existing serta mendorong masuknya investasi dari investor prospektif,” kata Hendra.