DENPASAR — Pengamat ekonomi Jro Gde Sudibya menyampaikan sejumlah catatan terhadap arah pembangunan ekonomi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Menurutnya, komitmen terhadap Ekonomi Bali Kerthi semestinya terbaca jelas dalam politik anggaran APBD Bali, bukan hanya dalam narasi program. Salah satu yang ia soroti adalah pengembangan UMKM yang berbasis pada ekonomi Pasar Tentene.
Sudibya menilai Bank BPD Bali semestinya mengambil posisi terdepan dalam mengungkit pertumbuhan Ekonomi Bali Kerthi. Caranya melalui penguatan kelembagaan dan pendanaan bagi LPD, Bumdes, serta koperasi perdesaan yang tumbuh secara genuine dari bawah.
Ia menegaskan tolok ukur keberhasilan bank milik daerah itu mesti dihitung dari kinerja pendanaan kelembagaan warga, bukan sekadar besarnya laba an sich. "Tolok ukur keberhasilan Bank BPD Bali dihitung dari kinerja ini, bukan sekadar besarnya laba an sich," tulis Sudibya dalam catatannya.
Sektor pertanian dan perkebunan dinilai bisa tumbuh lebih cepat seiring pertumbuhan industri pariwisata. Syaratnya, ada penambahan anggaran sektor pertanian sesuai standar FAO, yakni sekitar 7 persen dari total anggaran pembangunan Bali.
Sudibya juga meminta keputusan gubernur yang mewajibkan industri pariwisata membeli produk pertanian ditinjau efektivitas pelaksanaannya. Aturan itu dinilai perlu diukur dampak nyatanya di lapangan, bukan hanya di atas kertas.
Proyek-proyek raksasa model KEK Sanur dan KEK Pulau Serangan semestinya lebih dikendalikan agar tidak destruktif terhadap pengembangan Ekonomi Bali Kerthi. Sudibya menyoroti dampak kesempatan kerja bagi angkatan kerja lokal yang perlu didesain lebih cermat.
Secara makro, ia mendorong kebijakan pembangunan dengan pendekatan ekonometri. Dari setiap 1 dolar AS yang diproduksikan industri pariwisata, masyarakat lokal mesti memperoleh hasil maksimal.
Untuk merancang kebijakan model itu, Sudibya menyarankan Bali belajar dari pengembangan sektor industri di Jepang. Ia menyebut industri perikanan Jepang yang perintisannya dimulai tahun 1970-an sebagai rujukan yang relevan.
Catatan ini menjadi semacam ujian bagi Gubernur Koster: apakah Ekonomi Bali Kerthi berhenti sebagai slogan, atau benar-benar diterjemahkan ke dalam belanja daerah, pendanaan koperasi, dan pengendalian investasi besar.