SEMARAPURA — Kawasan Kertha Gosa di Kabupaten Klungkung menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kawasan bersejarah itu belum mendapat pemeliharaan layak dari pemerintah daerah.
Pemkab Klungkung telah menyiapkan Rp 6 miliar untuk pemeliharaan, terutama pada bangunan Pemedal Agung yang mengalami kemiringan dan retakan. Anggaran itu tertahan karena status lahan Kertha Gosa belum jelas.
Persoalannya ada pada kepemilikan lahan. Hingga kini belum ada kata sepakat antara Pemkab Klungkung dan Puri Agung Klungkung soal status tanah kawasan tersebut.
Ketidakjelasan itu membuat pemerintah daerah tidak leluasa melakukan pemeliharaan fisik. Padahal kerusakan pada Pemedal Agung sudah terlihat dari kemiringan dan retakan yang muncul.
Penglingsir Puri Agung Klungkung, Ida Dalem Semara Putra, menyatakan akan segera menggelar pertemuan internal dengan keluarga puri. Pertemuan itu untuk membahas persoalan status lahan Kertha Gosa.
Ida Dalem Semara Putra berharap pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terbaik bagi keluarga puri maupun Pemkab Klungkung. Dengan begitu, status kawasan segera jelas dan pemeliharaan bisa dikerjakan.
"Kami berharap kejelasan status lahan dapat tuntas di tahun ini. Sehingga pemeliharaan dan lainnya dapat dilakukan mulai tahun 2027," jelasnya.
Harapan serupa disampaikan Bupati Klungkung, I Made Satria. Ia ingin pemda segera melakukan pemeliharaan terhadap kawasan ikonik tersebut.
Pemkab Klungkung juga berencana membangun patung Raja Klungkung sekaligus Pahlawan Nasional, Ida Dewa Agung Jambe, di kawasan itu. Rencana tersebut menambah urgensi penyelesaian status lahan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh atau penglingsir puri dan beliau juga cukup memberikan respons positif setelah kami koordinasi pribadi. Tentunya ini kami tindak lanjuti secara resmi agar bisa ada jalan keluarnya," tandasnya.
Kertha Gosa tercatat sebagai salah satu destinasi yang diminati wisatawan saat berkunjung ke Klungkung. Kondisi bangunan yang miring dan retak berisiko menurunkan kenyamanan pengunjung jika dibiarkan.
Pemkab Klungkung belum memerinci jadwal pasti pemeliharaan. Semua bergantung pada kesepakatan status lahan antara pemerintah daerah dan Puri Agung Klungkung.