BALI — PT BYD Motor Indonesia menyatakan kesiapannya memenuhi ketentuan TKDN kendaraan listrik minimal 60 persen pada 2027, ditopang fasilitas produksi mandiri di Subang yang kini melampaui 40 persen kandungan lokal. Tiga model sudah dirakit di lini lokal, yakni BYD Atto 1, BYD M6 EV, dan BYD M6 DM. Target pemerintah naik bertahap menuju 80 persen pada 2030.
Head of PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menyampaikan bahwa pabrik di Subang sudah berdiri dengan fasilitas lengkap, mulai dari proses stamping, welding, painting, hingga assembly. Kelengkapan itu disebut memberi perusahaan ruang untuk menaikkan penggunaan komponen dalam negeri secara bertahap.
Menurut Luther, memiliki fasilitas produksi sendiri adalah keunggulan tersendiri dalam perhitungan TKDN. Tanpa pabrik mandiri, ruang untuk mengejar angka kandungan lokal sangat terbatas.
"Keunggulan memiliki fasilitas produksi sendiri adalah adanya fleksibilitas dan kemampuan untuk mencapai tingkat TKDN," kata Luther di Jakarta Selatan, Senin (19 Oktober 2026).
Ia menambahkan, tingkat kandungan lokal kendaraan yang diproduksi di pabrik BYD Indonesia saat ini telah melampaui angka 40 persen. Angka itu menjadi modal awal sebelum tuntutan regulasi naik pada 2027.
Lini produksi lokal BYD saat ini menampung tiga model: BYD Atto 1, BYD M6 EV, dan BYD M6 DM. Pemilihan ketiga model tersebut mengikuti permintaan pasar sekaligus mempercepat distribusi pasokan unit ke diler.
Perakitan ketiga model menjadi bagian dari strategi BYD memaksimalkan manufaktur dalam negeri. Pemerintah menetapkan batas TKDN kendaraan listrik minimal 60 persen untuk periode 2027 hingga 2028, naik dari syarat minimal 40 persen pada 2026. Setelah itu, targetnya mencapai 80 persen pada 2030.
Luther menilai penguasaan fasilitas manufaktur mandiri merupakan langkah strategis paling realistis bagi perusahaan otomotif untuk mengejar ambisi TKDN tersebut. Perhitungan kandungan lokal, katanya, sangat bergantung pada seberapa dalam perusahaan menguasai proses produksi.
"Dalam perhitungan TKDN, salah satu cara yang paling memungkinkan saat ini untuk mencapai 60 persen adalah dengan memiliki fasilitas produksi sendiri," ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen penuh BYD mendukung regulasi industri kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Menurut Luther, perusahaan tidak melihat ketentuan TKDN sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari rencana jangka panjangnya di pasar lokal.
"Kami sangat percaya diri dan akan sesegera mungkin memenuhi permintaan pemerintah untuk mencapai target tersebut," pungkas Luther.
Bagi calon pembeli, kenaikan TKDN berdampak pada status penerimaan insentif kendaraan listrik yang digulirkan pemerintah. Kendaraan dengan kandungan lokal lebih tinggi berpeluang tetap menikmati fasilitas fiskal yang membuat harganya lebih kompetitif.
BYD sendiri belum memerinci model apa lagi yang akan masuk lini produksi lokal setelah tiga model saat ini. Perusahaan juga belum menyebut besaran investasi tambahan untuk mengejar angka 60 persen pada 2027.