BALI — Kementerian Sosial menyalurkan bansos PKH dan BPNT tahap 4 untuk periode Oktober–Desember 2026 secara bertahap melalui bank Himbara, PT Pos Indonesia, dan rekening KKS. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif perlu memastikan namanya masih terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelum menunggu dana masuk. Status penerima bisa dicek lewat situs cekbansos.kemensos.go.id dengan data wilayah dan NIK sesuai KTP.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan penyaluran Program Keluarga Harga (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 yang mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran menyusul tahap 3 yang telah diselesaikan untuk periode Juli–September 2026 kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Pencairan tidak berlangsung serentak. Pemerintah menyalurkan dana secara bertahap melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, atau rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tergantung mekanisme yang berlaku bagi masing-masing penerima.
Nominal PKH berbeda-beda mengikuti kategori penerima, misalnya keluarga dengan anak sekolah, ibu hamil, atau lansia. Besaran per kategori tidak dirinci dalam informasi resmi yang beredar, sehingga KPM sebaiknya merujuk pada keputusan Kemensos terbaru.
Untuk BPNT atau bantuan sembako, informasi yang beredar menyebut angka Rp600.000 per triwulan. Nominal ini perlu dikonfirmasi ulang lewat kanal resmi Kemensos sebelum dijadikan patokan, karena besaran bantuan pangan bisa berubah antarperiode.
Bantuan menyasar KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria kategori masing-masing program. Status terdaftar sebagai penerima tidak otomatis berarti dana sudah cair.
Realisasi pencairan tetap bergantung pada proses administrasi dan ketentuan pemerintah, termasuk verifikasi data dan kesiapan rekening penyalur. KPM yang baru pindah domisili atau mengganti rekening disarankan memperbarui data di pendamping sosial setempat.
Masyarakat bisa memeriksa status penerimaan melalui kanal resmi Kemensos. Siapkan NIK sesuai KTP dan data wilayah tempat tinggal sebelum mulai.
Aplikasi Cek Bansos juga bisa dipakai bila tersedia dan sesuai kebutuhan. Hasil pencarian menampilkan status terdaftar, bukan kepastian jadwal dana masuk ke rekening.
Tahap 4 dijadwalkan untuk triwulan terakhir 2026, yaitu Oktober sampai Desember. Karena penyaluran bertahap, tidak ada tanggal seragam untuk seluruh wilayah.
Bank penyalur mencakup Himbara, PT Pos Indonesia, dan rekening KKS. KPM yang menerima lewat KKS perlu memastikan kartu aktif dan tidak terblokir. Penerima lewat Pos Indonesia biasanya mendapat pemberitahuan tersendiri dari pendamping.
Informasi lengkap soal tanggal realisasi per wilayah dapat diakses melalui kanal resmi Kemensos dan pendamping sosial setempat. Jangan berpegang pada kabar yang belum terkonfirmasi.
Warga yang merasa berhak tetapi belum terdaftar dapat mengajukan diri melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk diusulkan masuk DTKS. Usulan itu diverifikasi dan diputuskan pemerintah daerah sebelum diteruskan ke Kemensos.
Dokumen yang biasanya diperlukan adalah KTP, Kartu Keluarga, dan bukti kondisi ekonomi. Proses ini tidak instan dan hasilnya tidak selalu langsung masuk sebagai penerima pada periode berjalan.
Masyarakat yang menemui kendala pencairan atau dugaan pungutan liar dapat melapor ke pendamping sosial, dinas sosial setempat, atau kanal pengaduan resmi Kemensos. Waspadai pihak yang menjanjikan pencairan cepat dengan biaya tertentu, karena penyaluran bansos tidak memungut biaya.