BALI — Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9), menjawab kekhawatiran melambatnya laju ekonomi di tengah gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, serta erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
"Dari anggaran enggak ada masalah, dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan, ya," ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan, mekanisme pembiayaan awal penanganan bencana mengandalkan dana siap pakai BNPB yang dialokasikan pemerintah setiap tahun. Nilainya mencapai Rp 5 triliun, dan menjadi pintu masuk pertama ketika BNPB menerima laporan kebutuhan di lapangan.
Jika dana tersebut tidak mencukupi, pemerintah baru akan mengucurkan tambahan. Namun, besaran tambahan tersebut tidak ditentukan sepihak oleh Kementerian Keuangan, melainkan menunggu pengajuan resmi dari BNPB.
"Kan BNPB ada dana, pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan enggak besar dampaknya," kata bendahara negara itu.
Meski optimistis target pertumbuhan ekonomi tetap tercapai, Purbaya mengakui ada konsekuensi fiskal yang harus dipantau. Setiap tambahan anggaran untuk bencana berarti menambah beban belanja negara di luar perkiraan, namun ia menilai tekanan tersebut masih dalam batas toleransi fiskal.
Yang lebih krusial menurut Purbaya adalah potensi gangguan pada aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Gangguan rantai pasok dan turunnya aktivitas masyarakat di lokasi bencana memang bisa terjadi, tetapi secara nasional pengaruhnya diperkirakan kecil.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan sempat melontarkan candaan bernada spiritual menanggapi deretan musibah yang terjadi beruntun. "Sudah anggaran aman, ekonomi aman, gunung meletus. Apalagi? Sebelumnya ada banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya. Berdoa ya," selorohnya.
Rangkaian bencana yang terjadi hampir bersamaan menjadi ujian bagi ketahanan fiskal Indonesia. Gempa di NTT, karhutla di Kalimantan, dan erupsi gunung berapi di Selat Sunda menuntut respons cepat pemerintah di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pernyataan Purbaya setidaknya memberi sinyal bahwa pemerintah tidak melihat perlunya realokasi anggaran besar-besaran atau