JEMBRANA — Bali tidak hanya mengejar ketahanan listrik, tetapi juga membangun masa depan pariwisata berkelanjutan. Komitmen itu diwujudkan melalui kepastian kuota PLTS 1.000 MWp yang diperjuangkan Gubernur Wayan Koster. Kuota ini merupakan bagian dari program nasional PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8/2026).
Kuota ini bukan sekadar angka. Pemprov Bali telah menyiapkan lahan kering dan lahan tidak produktif milik negara seluas 1.000 hektare. Lahan tersebut tersebar di Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan mengarahkan Direktur Utama PT PLN untuk menambah kuota menjadi 1.500 MWp. Penambahan ini merupakan apresiasi atas kesiapan lahan hingga 1.500 hektare.
Tahap awal pembangunan PLTS dirancang di Jembrana dengan kapasitas 321 MWp. Kawasan yang digunakan seluas 321 hektare. Groundbreaking perdana telah dilakukan pada 25 Agustus 2026 dengan kapasitas awal 1 MWp di atas lahan satu hektare.
Presiden Prabowo Subianto sempat meninjau langsung lokasi pembangunan tersebut. Pembangunan selanjutnya dijadwalkan berlanjut pada September 2026. Proyek ini ditargetkan rampung pada September 2027. Seluruh proses pembangunan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan Bali Mandiri Energi bukanlah wacana baru. Provinsi ini telah merancangnya sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Kini, arah kebijakan tersebut diperkuat dengan masuknya program ini ke dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Bagi Bali, energi bersih adalah kebutuhan strategis, bukan sekadar gaya hidup. Sebagai destinasi pariwisata dunia, kelestarian lingkungan menjadi modal utama daya saing. Pengurangan bahan bakar fosil dan ketergantungan energi impor akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Hal ini sekaligus memperkuat ketangguhan pariwisata Bali di tengah dinamika global.
Program PLTS 1.000 MWp tidak berjalan sendiri. Pemerintah daerah juga mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW di Bali. Kombinasi kedua sumber energi ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian energi.
“Dengan Program PLTS 1.000 MWp, ditambah pembangunan Pembangkit Listrik dengan kapasitas 1.550 MW berbahan bakar gas di Provinsi Bali, maka paling lambat tahun 2030 Bali sudah terwujud Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” demikian ditegaskan dalam rilis Pemprov Bali.
Kuota sebesar itu tidak diperoleh secara instan. Proses pembahasan dilakukan Gubernur Koster bersama Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pertemuan berlangsung pada Sabtu, 22 Agustus 2026 pukul 23.00 Wita.
Hasil pembahasan tersebut kemudian mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 23 Agustus 2026. Dua hari berselang, program PLTS nasional 100 GWp resmi diluncurkan di Kabupaten Jembrana. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Bali adalah bagian penting dalam agenda transisi energi nasional.