DENPASAR — Optimisme itu disampaikan Juda Agung di sela Townhall Meeting "Kemenkeu Satu Bali" di Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar, Kamis (30/7). Ia menilai pembentukan PFII merupakan langkah strategis untuk membangun arsitektur baru sektor keuangan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Saya optimistis terhadap prospek perekonomian Bali yang semakin beragam ke depan,” kata Juda dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Jumat.
Keyakinan tersebut muncul setelah DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PFII menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta, Selasa (21/7). Dengan adanya landasan hukum yang kuat ini, pemerintah dapat membangun pusat finansial internasional yang menarik investasi berkualitas dan memperkuat sektor jasa keuangan nasional.
Juda mengajak jajaran Kementerian Keuangan di Bali untuk berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kalangan akademisi. Tujuannya, mendukung terlaksananya kawasan strategis tersebut agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat setempat.
Di luar sektor finansial, pemerintah juga terus menggenjot program prioritas yang dibiayai APBN. Di Bali, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi melalui 277 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Juni 2026. Jumlah tersebut baru mencapai 55,73 persen dari target 497 unit SPPG di seluruh Pulau Dewata.
Sebanyak 12.503 petugas dikerahkan untuk melayani 618.390 penerima manfaat. Mereka terdiri dari pelajar taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), ibu hamil, balita, serta pelajar SMP dan SMA.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenkeu menekankan komitmen menjaga integritas dan kepercayaan publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan semangat toleransi nol terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta percepatan transformasi digital sebagai wujud pelayanan yang terus berinovasi.
Secara nasional, jumlah penerima manfaat MBG saat ini mencapai 63 juta jiwa. Angka ini merupakan hasil penyempurnaan data secara cermat dari target awal sebesar 82,9 juta jiwa demi ketepatan sasaran program.