BALI — Apresiasi itu disampaikan Suleman Tanjung merujuk pada penanganan tiga kasus yang tengah menjadi perhatian publik: dugaan korupsi tata niaga batu bara, kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), serta perkara korupsi di PT Krakatau Steel. Ketiga kasus ini melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar dan telah berlarut-larut pada periode sebelumnya.
“Kami melihat ada ketegasan yang berbeda dari Presiden Prabowo. Ini yang selama ini dinantikan publik,” ujar Suleman Tanjung dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, kemarin.
Menurut Suleman, penanganan tiga kasus korupsi BUMN secara simultan menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak tebang pilih. Ia menambahkan, langkah ini juga menjadi ujian kredibilitas aparat penegak hukum di bawah komando presiden.
Ketiga perkara yang disorot memiliki latar belakang berbeda namun sama-sama membebani keuangan negara. Dugaan korupsi tata niaga batu bara misalnya, terkait dengan pengaturan kuota dan pungutan liar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sementara itu, kasus ASABRI merupakan skandal investasi fiktif yang menimpa dana pensiunan prajurit TNI. Adapun perkara Krakatau Steel berkaitan dengan dugaan mark-up harga dan pengadaan barang yang tidak sesuai prosedur.
Ketiga kasus ini sebelumnya telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Namun, proses hukum kerap berjalan lambat dan minim perkembangan yang transparan di mata publik.
Apresiasi dari tokoh seperti Suleman Tanjung tidak muncul begitu saja. Selama masa transisi kepemimpinan, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu janji kampanye utama Prabowo. Ia beberapa kali menekankan pentingnya tindakan tegas tanpa pandang bulu, termasuk di lingkungan BUMN yang selama ini dianggap sebagai ladang korupsi kelas kakap.
“Ketegasan itu harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai hanya menjadi pencitraan,” kata Suleman mengingatkan.
Pernyataan ini menjadi penting karena PBNU selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dukungan dari ormas keagamaan sebesar NU dapat memperkuat legitimasi kebijakan hukum pemerintah di mata masyarakat akar rumput.
Langkah Presiden Prabowo dalam tiga kasus ini masih berada pada tahap awal. Publik menunggu eksekusi nyata berupa penetapan tersangka baru, pengungkapan aliran dana, serta pemulihan aset negara. Suleman Tanjung berharap penanganan kasus ini tidak berhenti pada seremonial belaka.
“Kami berharap ini menjadi awal dari pemberantasan korupsi yang sistemik. Bukan hanya kasus besar, tetapi juga perbaikan tata kelola di semua lini,” pungkasnya.