DENPASAR — Tuntutan moratorium penggunaan air bawah tanah (ABT) kembali mengemuka di Bali. Ratusan aktivis dari tiga organisasi, Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali, menggelar aksi "Grubug Agung" di depan Monumen Bajra Sandhi, Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar Timur, pada Senin (6/7). Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap eksploitasi ABT yang dinilai sudah tidak terkendali di Pulau Dewata.
Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan tiga poin utama. Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Bali untuk segera menerapkan moratorium atau penghentian sementara izin baru pengambilan air bawah tanah. Kedua, meminta pengawasan ketat terhadap penggunaan ABT oleh pihak swasta, khususnya hotel dan villa. Ketiga, menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang kerap menyuarakan persoalan ini.
"Kami melihat eksploitasi ABT sudah sangat masif. Jika tidak segera dihentikan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari intrusi air laut hingga kekeringan di musim kemarau," ujar salah satu koordinator aksi dalam pernyataannya di lokasi.
Di sektor pendidikan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap II jalur domisili jenjang SMA/SMK Negeri di Bali menunjukkan ketimpangan signifikan. Berdasarkan rekapitulasi sementara Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, sejumlah sekolah di luar pusat kota masih jauh dari target daya tampung. Bahkan, pada jalur domisili kependudukan, beberapa sekolah belum memperoleh satu pun pendaftar.
Kondisi ini kontras dengan sekolah-sekolah favorit di perkotaan yang justru kebanjiran peminat. Disdikpora Bali tengah mengevaluasi data akhir untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan membuka jalur khusus bagi sekolah yang kekurangan siswa.
Dari sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Bali hingga April 2026 tetap stabil. Pertumbuhan kredit investasi tercatat mencapai dua digit, menunjukkan sektor perbankan masih menjadi motor penggerak ekonomi di tengah ketidakpastian global. Data ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di Bali yang tengah menggeliat pasca-pandemi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali resmi menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih. Rinciannya, 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan. Data ini tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa/kelurahan di seluruh Bali. Penetapan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang.
Peran media massa dalam meliput Pesta Kesenian Bali (PKB) dinilai tidak cukup hanya sekadar mempublikasikan jadwal pertunjukan. Dalam diskusi budaya bertajuk "Peran Media dalam Publikasi dan Dokumentasi Pesta Kesenian Bali (PKB)" yang digelar PWI Bali bersama Komunitas Wartawan Budaya (Kawiya) Bali, wartawan didorong menjadi penjernih informasi di tengah derasnya arus digital.
"Pers dituntut tidak hanya menjadi corong informasi, tetapi juga pendokumentasi dinamika kebudayaan secara utuh. Di era media sosial, banyak informasi yang simpang siur. Wartawan harus hadir sebagai filter dan penjernih," kata salah satu narasumber dalam diskusi yang digelar di Gedung Perpustakaan Taman Budaya Bali, Senin (6/7).