BALI — Sumur minyak tradisional atau sumur warga selama ini identik dengan Sumatera, seperti Jambi dan Riau. Ternyata, praktik serupa marak di Pulau Jawa, khususnya Bangkalan, Madura. Djoko Siswanto menilai potensi dari sumur-sumur itu sangat signifikan dan sayang jika tidak dikelola secara profesional.
Keberadaan sumur-sumur ini bukan hal baru. Warga setempat sudah bertahun-tahun menambang minyak secara manual dengan peralatan seadanya. Tanpa pengawasan dan standar keselamatan, aktivitas itu rawan memicu kebakaran dan merusak ekosistem.
Djoko menegaskan regulasi dan legalisasi menjadi kunci perubahan. “Potensi dari sumur-sumur yang dikelola masyarakat di Bangkalan bisa mencapai 1.500 BOPD. Ini angka yang besar,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Senin (29/6/2026). Angka itu setara produksi beberapa lapangan minyak kecil milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Indonesia.
Lewat legalisasi, pemerintah berharap produksi sumur warga tercatat resmi dan berkontribusi ke kas negara melalui pajak serta bagi hasil. Aspek keselamatan kerja pun bisa ditingkatkan. “Kami tidak ingin melihat lagi kecelakaan di sumur-sumur ilegal yang merugikan warga,” tambah Djoko.
Bagi masyarakat Bangkalan, legalitas membuka peluang kemitraan dengan perusahaan besar atau BUMN migas seperti Pertamina. Jika dikelola baik, sumur-sumur ini bisa menjadi sumber penghidupan yang lebih stabil dan aman bagi warga setempat.
SKK Migas kini berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian ESDM untuk mendata menyeluruh sumur-sumur rakyat di Bangkalan. Prioritas berikutnya adalah pembinaan teknis dan penyuluhan soal standar operasi yang aman.
Jika program percontohan di Bangkalan sukses, model serupa kemungkinan besar diterapkan di wilayah lain yang memiliki potensi serupa. Dengan demikian, potensi minyak bumi yang selama ini tercecer bisa dioptimalkan untuk kemakmuran bersama.